SANGATTA. Rapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di Ruang Meranti Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, rupanya fokus membahas beberapa issu, terutama kemiskinan ektrim, yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 55 ribu orang, atau sekitar 11800 Kepala Keluarga (KK).
Jumlah ini rupanya kurang diyakini akurasinya. Sebab, berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) secara sampling, di Kecamatan Sangatta Utara, ternyata beberapa keluarga yang terdaftar sebagai warga miskin ektrim, ternyata bukan orang miskin.
Karena itu, data yang berasal dari pemerinta pusat ini, selain tidak diyakini kebenarananya, sumber data juga memang tidak jelas. Karena itu, wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, karena tidak diyakini akurasinya, sehingga data kemiskikan dari 18 kecamatan itu, kini disebar ke kecamatan, kemudian diteruskan ke desa, untuk dilakukan verifikasi kebenarannya.
“tapi memang itulah data dari pemerintah pusat. Sebab dengan data itu, presiden telah menyatakan bahwa di seluruh wilayah Indonesia ini, ada saja masalah kemiskinan. Karena itu presiden meminta agar daerah mengambil langka mengatasi kemiskinan ekstrim ini, apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM. Karena itu, kita sekarang sedang bekerja, mengatasi masalah kemiskinan, meskipun data itu kita tidak yakini,” katanya.
Karena tidak diyakini, diakui Kasmidi, pihaknya telah mengintruksikan agar camat mengambil data nama dan alamat warga miskin masing-masing kecamatan di Bappeda, untuk diteruskan ke Desa, untuk dilakukan verifikasi, apakah warga yang tercatat itu memang semua miskin.
“tapi, kami tidak yakin. Contoh, warga desa Himbah lestari, sangat banyak terdata sebagai warga miski. Padahal, warga disana rata-rata memiliki mobil truk. Apakah ini miskin? Kan tentu tidak. Karena itu perlu diklarifikasi di lapangan,”Ucapnya
Disebutkan, yang membuat data kemiskinan ekstrim itu tinggi karena setiap ada bantuan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan PKH, Bantuan BLT BBM, banyak yang mendaftar menerimanya. Rupanya, data dari itu yang dijadikan dasar sebagai data kemiskinan ekstrim.
“Kita tidak salahkan karena ini gratis, tapi, untuk ke depan, seharusnya data penerima bantuan seperti BLT ini, memang harus disaring di RT, Desa, apakah layak untuk menerima atau tidak, agar tidak disebut sebagai warga miskin ektrim,”Terangnya
