SANGATTA. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa melakukan demontrasi di Kantor DPRD Kutim, serta kantor Sekretariat Pemkab Kutim.
Mereka menuntut dibatalkannya kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM). Dalam demo tersebut, mahasiswa bahkan mengajak pemerintah daerah untuk gabung dengan mahasiswa melakukan penolakan kenaikan harga BBM.
Beberapa kelompok atau organisasi mahasiswa yang melakukan demo antara lain PMII, GMNI, HMI dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus lokal seperti STAIS, STIENUS, dan STIPER, serta kelompok mahasiswa lainnya.
Unjuk rasa berawal saat mereka berkumpul di Simpang Empat patung singa Sangatta.
Setelah mereka berkumpul, demo, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati, dan Kantor DPRD Kutim di Kompleks perkantoran Bukit Pelangi. Di sana, para pentolan mahasiswa secara bergantian melakukan orasi dari mobil komando, yang intinya menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, dalam demonstrasi tersebut, mereka menyuarakan kepentingan masyarakat Kutim dan Kaltim pada khususnya .
Saat melakukan demo di Kantor Bupati, mereka diterima oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Sekkab Kutim Rizali Hadi, serta puluhan pejabat terkait lanya. Selain itu, hadir Satpol PP dan kepolisian yang tidak kalah jumlah dengan mahasiswa, untuk melakukan pengamanan.
Dalam tuntutan yang disuarakan secara bergantian, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Yaitu, menolak kenaikan BBM bersubsidi, kemudian mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kelangkaan BBM di Kutai Timur, dan menuntut Pemkab untuk mengawal kebijakan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Selain itu, para pengunjuk rasa gabungan mahasiswa tersebut juga menyuarakan tuntutan isu lokal daerah Kutim. Yakni, mendorong pemerintah menyejahterakan tenaga pendidik di Kutai Timur, terutama di desa-desa, lalu mendesak pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur.
Mendengar tuntutan mahasiswa, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan, masalah kesejahteran guru atau pendidik, sudah diselesaikan pemerintah, sejak dua tahun lalu, dengan menaikkan tunjangan mereka. Sementara untuk infrastruktur, sementara akan dikerjakan, baik tahun ini maupun tahun akan datang.
Terkait dengan masalah kenaikan BBM, Ardiansyah mengakui, jika pemerintah daerah, tidak punya kewenangan dalam urusan BBM. Bahkan, untuk kepentingan kebutuhan BBM, untuk menambah kuota BBM, Pemkab Kutim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha menyurat ke PT Pertamina agar kuota bisa ditambah.
“Jadi, kalau urusan BBM, sebaiknya mahasiswa menyampaikan aspirasinya ke Gubernur, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau kesejahteraan pendidikan, itu sudah dilakukan Pemkab Kutim dengan menaikkan tunjangan guru,” katanya. (j)
