SANGATTA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) kembali mengadakan rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terkait dengan nota Pengantar Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (KUA PPAS) 2023.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang di bacakan langsung oleh Hasna dalam padangannya menyatakan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Dokument KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan Siklus APBD sesuai dengan Perintah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 310 (1). Yang isinya Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Diketahui, proses penyusunan RKPD Tahun 2023 telah dilaksanakan dan telah ditetapkan Pemerintah Daerah pada Bulan Juni 2022. Dimana RKPD 2022 merupakan implementasi RPJMD Tahun 2021-2026 yang di jadikan pedoman dalam menyusun KUA-PPAS 2023.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menjalankan Siklus dan Tahapan Awal APBD 2023 dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” Kata Hasna
Sesuai dengan RKPD 2023 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, “Pengembangan Sentra Ekonomi yang didukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
Tema yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi saat ini, dimana ekonomi harus di dorong untuk bangkit bergerak tumbuh dan penyerapan lapangan pekerjaan secara luas serta melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur dasar .
Kondisi Ekonomi Tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain level pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, PDRB ,dan IPM . Perkembangan eknomi masih mengalami berbagai tantangan akibat belum pulihnya eknomi pasca pandemi .
Tantangan juga dihadapkan pada urusan wajib pelayanan dasar yang harus kita tingkatkan. Di bidang kesehatan kebutuhan sarana dan prasana kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan dalam distribusi maupun pemerataannya.
Pembangunan di bidang kesehatan masih dihadapkan pada sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang masih kurang ,dukungan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dan upaya menurunkan angka stunting di Tahun 2023 .
Demikian juga di bidang Pendidikan yang membutuhkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Seiring pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk maka kapasitas daya tampung pada beberapa sekolah sudah melebihi kapasitas .
Dengan berbagai tantangan itu, Golkar melihat Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp3,663 triliun, tediri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 227 miliar, transfer dari pusat Rp2,754 triliun. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar 4,163 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja operasi,belanja modal,belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penerimaan Pembiayaan di targetkan sebesar Rp500 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar 16,5 miliar rupiah. Kemudian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah sebesar 5 miliar rupiah. (j/TK/ADV)
