,
SANGATTA. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi unjuk gigi untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal dalam merebut lowongan kerja di berbagai perusaha yang bakal masuk di Kutai Timur. Untuk itu, Dinas tenaga kerja akan mempersiapkan calon tenaga kerja lokal dengan berbagai keterampilan yang memang sangat dibutuhkan di perusahan nanti, dengan melakukan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemkab Kutim. Demikian diakui Kadisnaker Kutim Sudirman Latif, usai melakukan rapat kerja dengan Komisi D DPRD Kutim, dipimpin Yan SPD, beberapa hari lalu.
“Kami rapat dengan DPRD, khususnya Komisi D. Dalam rapat ini, kami minta dukungan agar dialokasikan anggaran ke Disnaker khusus untuk pelatihan senilai Rp30 miliar. Usulan anggaran ini juga kami sudah kemukakan ke pemerintah, khususnya Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Karena salah satu visi misi pemerintah adalah membukan lapangan kerja sebanyak 50 ribu lapangan kerja dalam masa kepemimpinan mereka. Dengan pelatihan ini, maka kita yakin bisa merebut pangsa pasar tenaga kerja yang akan terbuka dengan masuknya perusahan-perusahan besar di Kutim dalam waktu dekat,” katanya.
Dijelaskan, perlunya pelatihan pada para calon tenag kerja Kutim agar tenaga kerja lokal bisa memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahan, terutama perusahan tambang dan perkebunan.
Menurutnya, anggaran ini memang terbilang besar, namun karena memang calon tenaga kerja yang dibutuhan cukup banyak. Selain itu, pelatihan yang dilakukan memang pelatihan yang membutuhkan dana yang besar. Mislanya mekanik alat berat, mekanik mobil ringan, wellder. Besarnya biaya yang diperlukan karena memang pelatihan ini bukan pelatihan dasar, namun pelatihan yang memang sudah bersertifikasi, sudah tingkat profesional. “Jadi setelah pelatihan kami yakin bisa bersaing dengan tenaga dari luar,” katanya.
Sudirman mengatakan, permintaan anggaran untuk pelatihan dilakukan, karena memang selama ini pelatihan yang dilakukan di BLK Kutim hanya pelatihan yang dilakukan kerja sama dengan BLK provinsi. Sebab anggaran dari APBD Kutim, hanya anggaran adminitrasi. “Makanya kami coba, kalau bisa diberikan anggaran pelatihan dari APBD Kutim juga,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D Yan, S.Pd mengatakan Dinas Ketenagakerjaan memiliki kewenangan memberikan pelatihan,pembinaan bagi tenaga kerja sebagai output meningkatkan kualitas SDM pekerja . Karena keterbatasan anggaran program-program yang menjadi prioritas tidak terlaksana
“Karena itu, Komisi D memberikan rekomendasi agar program dan kegiatan prioritas dapat diberikan anggaran lebih besar dibanding periode sebelumnya.” (j/TK/ADV)
