SANGATTA. Pemerintah Kutai Timur nampaknya akan dibuat bekerja keras untuk memenuhi target penurunan angka stunting dari 27,5 persen ke angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang, sesuai target pemerintah pusat.
Untuk mengejar angka 14 persen, itu pada Rabu (13/4) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpim Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, langsung menggelar rapat di Aula Bappeda Kutim, Bukit Pelangi.
Meskipun angka 27,5 persen masih dalam perdebatan, namun Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, pihaknya akan tetap bekerja keras untuk menekan angka stunting sesuai dengan angka tersebut. Sebab menurutnya, momen ini sebagai langkah masa depan, menyangkut tentang upaya mencapai visi Indonesia Emas pada 2045 nanti. Dasar aksi yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting yang menganggu tumbuh kembangnya.
Dijelaskannya, persoalan stunting kini telah menjadi agenda pembangunan nasional hingga saat ini. Kutim menjadi salah satu kabupaten tertinggi untuk angka stunting, yakni sebesar 27,5 persen berdasarkan data dari SSGI.
“Untuk itu, tingkat angka stunting yang masih tinggi harus secara sinergis mendapat preferensi bersama-sama oleh para pihak. Khususnya prioritas dalam penanganan oleh lintas sektor OPD terkait,” Imbuhnya
Karena itu, di hadapan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dr Setiadi Halim dan sejumlah perwakilan OPD yang hadir, Kasmidi mengatakan, untuk mengerjakan aksi konkret diperlukan data yang valid. Berdasarkan berbagai data dari DPPKB, Dinkes serta OPD lainnya. Untuk kemudian menjadi dasar pelaksanaan TPPS yang selalu ditekan serta akurat. Untuk mempermudah penanganan stunting maupun pendampingan bagi keluarga berisiko tinggi.
“Karena dilakukan koordinasi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Mulai dari Gubernur sampai Wali Kota hingga bupati. Untuk segera beraksi dengan target 2024 harus mencapai 14 persen,” katanya.
Untuk Kutim ini masih 27,5 persen yang berarti cukup banyak harus kita turunkan. Oleh sebab itu hasil dari Harganas kemarin, pihaknya mendeskripsikan kepada tim sekretariat untuk mengundang bapak ibu sekalian, termasuk para camat wajib hadir, agar karena konsentrasi penanganan itu nya ada di kecamatan.
“Bappeda kita minta konsentrasi menganggarkan. Karena kalau cuma sekadar rapat saja tidak ada aksi di lapangan pasti tidak akan turun. Maka dari itu, berulang kali kita meminta agar segera melaksanakan aksi di lapangan,” katanya. (*/TK)
