Kekurangan Anggaran, Komisi D Rekomendasikan Pemerintah Alokasikan Anggaran Untuk DPP dan PA

Kaltim, Parlementaria391 Dilihat

SANGATTA. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) mengakui salah satu program wajib yang mereka belum kerjakan adalah program Kesetaraan Gender. Tidak dilaksanakannya urusan wajib ini karena belum ada anggaran.

“Program dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan merupakan urusan wajib. Tapi, meskipun wajib salah satu program yang kami belum bisa laksaakan karena  tidak ada anggaran adalah Program Kesetaraan gender,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dr Aisyah M Kes, saat melakukan rapat dengan Komisi D DPRD Kutim, dipimpin Ketuanya Yan S.ps, beberapa hari lalu di Kantor DPRD Kutim.

Meskipun minim anggaran, namun kinerja dinas ini juga tetap patut diacungi jempol. Sebab mereka sudah mendapat mendapat penghargaan kota layak anak (KLA) tingkat MADYA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program lain yang juga menjadi urusan wajib dilakukan adalah penangganan Kasus Tindak Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak di tengah masyarakat. Program ini diakui  berjalan lambat, tak lain juga karena keterbatasan anggaran. Terutama anggaran untuk pendampingan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan.

Mengingat anggaran biaya opersional kantor terbatas, karena itu, mereka meminta agar ada alokasi anggaran untuk kegiatan program prioritas yang menjadi tugas dan kewenangannya mereka.

Menurutnya, di APBD 2022, dinas ini mendapat alokasi anggaran Rp7 milyar, namun anggaran itu termasuk gaji dan tunjangan, sehingga tidak cukup untuk membiayai program. Padahal, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi sehingga harus dilakukan upaya pencegahan dan penindakan.

Atas keluhan angaran dinas Perempuan dan Perlindugan anak, komisi D memberikan rekomendasi agar pemerintah mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan guna mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dengan maksimal. Termasuk, biaya Opersional Kantor harus di anggarankan sesuai kebutuhan.(*/ADV)