SANGATTA. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Kebangkitan bangsa dan Partai Gerindra DPRD Kutim, mengatakan mengapresiasi capaian pemerintah Kutai Timur atas capain pelaksanaan APBD 2021 lalu. termasuk capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui taget yang telah ditetapkan. Meskipun demikian dalam pandangan yang dibacakan dr Novel Tyty Paembonan , fraksi ini meminta agar dalam pengelolaan keuangan diberengi dengan pengelolaan belanja lebih efektip, agar terjadi pemanfaatan untuk kesejahteraan warga Kutim.
Karena itu, fraksi ini memberikan beberapa catatan pada pemerintah dengan harapan agar apa yang telah dicapai, ditingkatkan lagi dengan membuat target yang masksimal dengan, terutama pendapatn asli daerah dengan menggali secara kreatif dan inofatif sumber – sumber pendapatan melalui potensi daerah yang ada.
“Mengharapkan pemerintah agar konsinten dengan rencana RPJMD dan memprioritaskan penyerapan anggaran yang lebih tepat, cepat dan terpadu dengan program yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Novel, dalam Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni serta dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang.
Disebutkan, dalam membuat laporan keuangan, pemerintah daerh telah menyusunnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada. Laporan tersebut sebagai intrumen pertanggunjawab kepala daerah dalam pelaksanan pembangunan selam tahun 2021, serta sebagai informasi pengelolaan keuangan daerah.
Dimana dari penjelasan tantang realisasi anggaran yang berakhir 31 Desember tahun 2021, lapran telah disusun berdasarkan standar akutansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran meliputi reaslisasi pendapatan, realisasi belanja dan pembiayaan yang telah disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu. Diman pendapat terdiri dari PAD, pendapatn transfer dari pusat, dan lain pendapatan sah. Sementara belanja, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja tranafer serta pengeluaraan penbiayaan.
Selain laporan, juga disertai dengan neragca daerah yang merupak laporan pertanggunjawaban kekayaan daerah yang tidak tergambar dalam laporan relisai anggaran berupa aset, aset tetap, kewajiban. Dimana ada kewajiban Rp 98 miliar, terdiri dari pendapat diterima di muka Rp692 juta, Utang belanja Rp 12 miliar utang jangka pendek Rp85 miliar, serta nilai ekuitas Rp9,9 Triliun. (*/tk/adv)
