SANGATTA. Tahun ini pemerintah Kutai Timur akan kehilangan sekitar 85 orang pegawai, termasuk pejabat eselon II, yang akan memasuki masa pensiun. Para pensiunan kemarin Kamis (21/4) menerima penghargaan serta sertifikat secara bersamaan dari Pemkab Kutim di Gedung Serba Guna (GSG) kantor Bupati Kutim. Penghargaan diserahkan langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang serta PLT Sekkab Kutim Yuriansyah.
Diantara pejabat yang pensiun adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Suroto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Suprihanto, dan beberapa pejabat eselon II lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, sangat menghargai peran pegawai, yang memasuki pensiun tahun ini. Karena pada umumnya, mereka ini merupakan pegawai mula-mula yang mengabdi, sejak Kutim berdiri. Mereka ini mengikuti perkembangan pembangunan, serta ikut mengabdi bagi pembangunan masyarakat sebagai aparatur sipil negara.
“Saya tidak akan mengucapkan perpisahan, tapi saya katakan pemerintah memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi pensiunan. Karena saya ini juga pensiunan, saya lebih duluan merasakan pensiun. Hanya itu yang kami bisa berikan, karena berbeda dengan pensiunan sebelum tahun 2012 lalu, pemerintah masih bisa memberikan santunan bagi pensiunan. Namun setelah itu, tidak boleh lagi, karena ada aturan yang tidak membolehkan,” katanya.
Padahal, menurut Ardiansyah, sebelum tahun 2012, pemerintah bisa memberikan santunan bagi pensiunan yang nilainya bisa puluhan juta rupiah, tergantung masa kerja dan golongan, namun sekarang ini tidak bisa lagi. “Yang ditunggu pensiunan sekarang hanya tabungan pensiun (Taspen), tabungan dari potongan gaji yang dilakukan selama berdinas,” katanya.
Karena tidak bisa memberikan santunan, Bupati mengatakan, di APBD perubahan tahun ini pihaknya akan memberikan pendampingan, pelatihan bagi para pensiunan agar tetap kerja mandiri. Untuk pendampingan, atau pelatihan bagi pensiunan ini berbeda-beda bagi tiap daerah, bahkan tiap negara. Sebab, bagi negara lain, memang pensiunan ini sangat dihargai.
“Untuk pelatihan ini anggarannya baru akan masuk APBD perubahan,” katanya.
Namun, bupati belum menjelaskan pelatihan dalam bentuk apa yang akan diberikan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun. (jn)
