SANGATTA. Satusan mahasiswa melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kutai Timur (Kutim). Demo yang dimulai di simpang tiga Jalan Pendikan, berlanjut ke DPRD Kutim. Di sana mereka bergantian melakukan orasi, dalam penjagaan yang cukup ketat dari Kepolisian. Demo berlangung hingga pukul 14.00 witah.
Saat mereka melakukan demo di DPRD, mereka diterima oleh Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua Asti Mazar, Arfan dan beberapa anggota DPRD Kutim.
Meskipun mereka demo dengan pokok utama issu perpanjangan jabatan presiden, termasuk issu wacana presiden tiga periode, namun dalam orasi mereka sudah melebar ke berbagai masalah. Termasuk masalah transparansi penggunaan APBD dikaitkan dengan kondisi jalan di Kutim yang dinggap masih banyak yang rusak. Termasuk issu lingkungan, terutama terkait dengan penyebab banjir yang melanda Sangatta Utara dan Sangatta Selatan beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan 18 ribu rumah terendan banjir, termasuk masalah bantuan sosial saat banjir.
Merek juga menyinggung kenaikan harga Pertamak yang dianggap memberatkan masyarakat, termasuk penggunaan sumber daya alam yang melimpa, yang dikelola perusahan namun belum berdampak baik bagi masyarakat. Terutama perkebunan yang mengelola ratusan ribu hektar lahan di Kutim, yang ternyata tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terbukti, minyak goreng yang dihasilkan dari sawit, harganya masih sangat mahal , yang kini masih mencapai harga Rp70 ribu per dua liter.
Mahasiswa juga menyoroti menjamurnya toko modern di Kutim yang sudah menguasai pasar, sehingga masyarakat, khususnya pedangan kecil sulit untuk berusaha.
Bukan hanya urusan ekonomi, mereka juga menyoroti masalah birokrasi, agar lebih transparan. Terutama agar dipilih aparat yang lebih mampu melayani masyarakat dengan baik. Termasuk dalam urusan pelayanan KTP, yang mereka anggap sangat menyulitkan masyarakat yang jauh dari kota, karena selam ini hanya bisa diurus di kota sangatta.
Bukan hanya birokrasi pemerintahan, mahasiswa juga menyoroti DPRD Kutim. Termasuk ada anggota DPRD yang disebut tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Ini dibuktikan pada saat banjir, malah ada yang posting tontonan Motor GP di Mandalika, sementara masyarakat kebanjiran tidak dilayani. Di lain pihak, pekerjaan mereka termasuk urusan Perda, belum tuntas.
Setelah mereka bergantian orasi, mereka diminta untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan anggotanya di ruang Panel Kantor DPRD Kutim, namun mereka menolak. Bahkan, mereka memilih pertemuan dilakukan dengan lesehan di depan Kantor DPRD Kutim, agar mereka semua ikut mendengar jawaban dari pemerintah dan DPRD Kutim. (jn)
