Pemkab Kutim Sepakat, Terima dan Jelaskan Tuntutan Mahasiswa

SANGATTA. Pemerintah Kutai Timur menerima 11 tuntutan mahsiswa, dalam demo yang dilakukan di DPRD Kutim. Tuntutan ditandatagani mahasiswa dan pejabat pemkab Kutim, termasuk Wakil Bupati Kutim, serta pimpinan DPRD Kutim.

Diantara tuntutan mahasiswa,  adalah masalah penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, serta penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan  tentu juga tidak setuju. Untuk itu, tuntutan mahasiswa itu akan dikirim ke pemerintah pusat.

Soal kenaikan harga pertamak,   karena ini juga rananya di pemerintah pusat, maka tuntutan itu akan dikirim ke pusat. Termasuk  masalah pengesahan RUU PKS,  agar disahkan secepatnya, menurut Kasmidi juga kewenangan pusat, DPR RI,  karena itu harus dikirim ke pusat. “Jadi tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan DPR akan kami kirim ke sana,” katanya.

Terkait dengan masalah pendidikan, khususnya STAIS da STIPER, dimana gaji dosen juga belum dibayar, Kasmidi menyatakan besok (hari ini,Red) akan dibahas bersama dengan DPRD Kutim. Untuk itu, agar semua bisa tau kendalanya apa, silakan datang, bahkan bisa sumbang pemilikiran untuk mengatasi masalah tersebut.

Terkait dengan masalah reformasih birokrasi di Pemkab Kutim agar dilakukan, agar pelayanan masyarakat maksimal, Kasmidi mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan itu. Terbukti, untuk mengisi jabatan Sekkab Kutim, telah dilakukan assesmen, dimana ada empat orang kepala dinas yang lolos adminitrasi. Bahkan jabatan kepala dinas yang saat ini juga kosong, sedang akan dilelang. “Ini semua terkait dengan reformasi birokrasi, demi pelayanan pada masyarakat, karena dengan demikian nantinya tidak ada lagi PJ,” katanya.

Soal pengurusan KTP, KK, yang masih fokus di Sangatta,   dijelaskan  sudah menyerahkan pencetakan KTP ke empat kecamatan yakni Kaliorang, Kombeng, Wahau, dan Muara Bengkal. “Selebihnya akan menyusul, karena akan dilakukan bertahap,” katanya.

Untuk masalah pertanian, diakui tahun ini pemkab Kutim telah menganggarkan dana Rp30 miliar di Dinas Pertanian untuk peningkatan produksi dan ketahanan Pangan.

Sementara untuk urusan Raperda Ketenagakerjaan, yang menurut mahasiswa mandek,   menurut Ketua DPRD Joni, sedang dalam pembahasan. “Raperdanya sudah diserahkan ke Pemprov, setelah itu, akan diparipurnakan di DPRD Kutim,” kata Joni.

Terkait dengan masalah toko modern yang kini berhamburan di Kutim, agar dicabut izinnya, menurut Kasmidi,  tidak mungkin dilakukan karena semua ada izinnya. “Izinnya semua dari pemerintah pusat. Kami tidak ada keluarkan izin. Karena izin sekarang diurus melalui OSS,” katanya.

Soal penanganan korban banjir, Kasmidi mengatakan, penanganan pertama sudah dilakukan, dengan memberikan bantuan bagi korban saat benjir. “Saya, Ketua DPRD, juka korban banjir. Tapi kami tetap memberikan bantuan,” katanya.

Soal minnyak goreng yang langka agar dilakukan investigasi, Kasmidi mengatakan, sebenarnya tidak langka, hnya saja saat itu yang terjadi kepanikan. “Sekarang, kami sudah minta ke Bontang, karena refinerinya ada di sana, agar dikucurkan ke Kutim. Hasilnya, ternyata mereka sanggup memberikan jatah 1500 ton tahun ini. Nantinya akan dijual sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah,” katanya. (jn)