SANGATTA. Pemerintah Kutai Timur menyakini jika pembangunan yang akan dilakukan tahun 2022, akan lebih ‘kelihatan’ dibanding tahun 2021. Penyebabnya, karena tahun 2021 Pemkab harus membayar utang proyek senilai Rp250 miliar, sementara tahun 2022 ini, sudah jelas itu tidak akan ada lagi. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, pada wartawan, beberapa hari lalu.
“Program tahun 2021 dan 2022 jelas sama, mengacu pada tujuh prioritas program pemerintah. Namun, tahun 2022 ini, jelas akan ada penekanan di sektor tertentu. Misalnya pendidikan, itu program prioritas, yang tidak mungkin ditinggal, tapi akan terus digenjot. Pariwisata, itu akan ditingkatkan, dibangun karena diharapkan akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Infrastruktur, pasti dibangun, karena itu memang kewajiban, yang merupakan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Jika tahun lalu tidak ada pembayaran utang, maka jelas anggaran Rp250 miliar itu pasti digunakan untuk infrastruktur. Namun karena dananya bayar utang, jelas tidak kelihatan kegiatan pembangunannya, karena sudah dilakukan tahun sebelumnya.
“Karena itu, untuk tahun 2022 ini, jika diasumsikan APBD tahun 2021 dan 2022 sama, maka tentu dana Rp250 miliar itu akan digunakan untuk membangun program-program lainnya, jelas kelihatan hasilnya,” katanya.
Kasmidi juga mengakui, selain mengharapkan APBD, juga akan melakukan komunikasi baik dengan DPR RI, terutama yang berasal dari Kutim, maupun anggota DPRD provinsi, yang berasal dari Kutim, tentang apa yang mereka akan bantu ke Kutim. Termasuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama kementerian, untuk mencari dana DAK, untuk pembangunan program-program pembangunan di Kutim.
“Khusus untuk DPRD Provisi, sampai saat ini kita belum tau apa, berapa dana yang akan dikucurkan ke Kutim melalui Bankeu untuk pembangunan. Ini merupakan kendala, namun kita akan terus menjalin komunikasi dengan mereka, untuk mengetahui apa yang mereka akan bantu ke Kutim,” katanya. (jn)
