SANGATTA. Meskipun Kutai Timur cukup jauh dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Namun Pemerintah Provinsi tetap mengajak Kutim ikut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Kabupaten/Kota se Kaltim. Rapat yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (1/3), merupakan tindaklanjut Pra Rakor yang berlangsung (10/1)lalu. Rapat diikuti dari dari ruang Virtual Diskominfo Perstik Kutim, dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, serta Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Poniso Suryo Renggono dan undangan lainnya.
Dalam Rakor ini dipaparkan tentang Pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Kerjasama Daerah dan Batas Wilayah, Kerjasama Luar Negeri, Pemerintahan Daerah dan IKN di Kaltim dan yang terakhir Rapat Kerja tentang permasalahan, solusi dan sinergi Program/Kegiatan APBD-P Tahun 2022 dan APBD tahun 2023.
Usai rapat, Wabup Kasmidi Bulang menyampaikan dalam rakor ini salah satunya berkaitan dengan urusan pertanahan dan wilayah.
Khusus untuk Kutim, Kasmidi mengakui yang dibahas terkait dengan tapal batas dengan Kabupaten Berau. Sebab dari batas-batas Kutim dengan kabupaten kota lainnya, hanya batas ini yang masih belum selesai. Sementara untuk batas Bontang dengan Kutim , Batas dengan Kukar dan Batas dengan Malinau, sudah.
Perlunya membahas masalah ini agar statusnya warga perbatasan Kutim yakni Tepian Trap Sangkulirang, dan warga Tali Sayan Berau, diperjelas.
“Ini harus dipertegas, supaya nanti kita bisa membangun dan memberikan kontribusi APBD ke sana (Tepian Trap Sangkulirang),”jelasnya.
Dalam kaitan IKN, khususnya Kabupaten/Kota diminta kesiapan mensuport IKN. Tentu, bagi Kutim sebagai daerah penyangga, siap mengambil peran, terutama dibidang pertanian untuk mendukung IKN. Karena itu, Pemkab Kutim dari sekarang sudah mempersiapkannya, karena beberapa daerah di Kutim menjadi daerah penopang, terutama untuk lahan industri dan pertanian.
“Kutim wilayahnya sangat luas, nanti kita akan bangun turunan-turunan dari kelapa sawit, ini yang kita pertegas untuk menopang IKN,” katanya.
Selain membahas IKN, dalam rapat ini juga dibahas Kerjasama luar negeri yang berkaitan dengan sumbangan dari luar negeri.
“Tadi disampaikan oleh kementrian tata cara untuk mendapatkan sumbangan pihak ketiga dari luar negeri, kita sudah ambil polanya, insyaalaah kita akan mencari solusi itu untuk membangun Kutim,”jelas Kasmidi.(jn)
