Dana BLU Bisa Talangi Utang Pasien Tidak Mampu

Kutai Timur438 Dilihat

SANGATTA. Keluhan manajemen  Rumah Sakit Umum Kudungga terkait dengan banyaknya utang pasien tidak mampu yang belum ter bayarkan,  ternyata bisa diatasi dengan  menggunakan dana Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit itu sendiri.  Seperti dijelaskan Haryati, sekretaris Dinas Kesehatan Kutim, yang juga mantan Kabag Keuangan RSUD .

“memang permasalahan utang pasien tidak mampu  dari dulu  itu sudah jadi masalah bagi rumah sakit.  Namun sebenarnya, sekarang ini, dengan berubahnya rumah sakit jadi Badan Layanan Umum (BLU), maka masalah itu bisa diatasi.  Sesuai dengan arahan  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka dalam Perbub terkait dengan BLU RSUD, maka harus ditambahkan agar penggunaan dana BLU itu bisa dialokasikan bagi biaya rumah sakit pasien tidak mampu atau gratis,” katanya.

Diakui, ini memang dilema, karena  nantinya, tentu biaya obat tidak akan kembali, biaya makanan minum tidak kembali, dan paling utama adalah jasa pelayanan bagi perawat atau dokter  yang merawat pasien , tidak terbayarkan.

“namun,  agar tidak terus merugi, dari tahun ke tahun, maka rumah sakit bisa mengusulkan pada pemerintah daerah, agar  kerugian itu ditalangi dalam bentuk dana opersrioanl tahun berikutnya. Ini saran BPK, saat kami dipanggil terkait dengan masalah temuan seperti itu. Karena itu, rumah sakit  seharusnya  tidak perlu kaku dengan masalah utang pasien tidak mampu, karena penggunaan dana BLU itu fleksible,” katanya.

Diakui,  masalah itu tidak akan pernah selesai, dari tahun ke tahun, karena memang rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Tapi dengan pengelolaan dana BLU yang fleksible itu, maka rumah sakit bisa mengelola utang pasien seperti itu.

Sekedar diketahui,  Direktur RSUD Kutim dr Yuwana mengeluhkan ke DPRD Kutim,  beberapa hari lalu, saat pertemuan  membahas masalah RSUD Kudungga. dr Yuwana mengeluh tentang banyaknya piutang RSUD, terhadap pasien yang tidak mampu.  Pasien-pasien itu,  diakui ada yang dijamin  oleh pejabat, ada yang dijamin oleh beberapa anggota DPRD sendiri, namun hingga kini belum terbayar. Untuk itu,  dia meminta agar masalah ini bisa dipecahkan bersama.

Meskipun mengakui banyak piutan RSUD  terkait dengan pasien tidak mampu, namun tidak menyebut nilainya. (jn)