SANGATTA. Manajemen Rumah Sakit Kudungga, dipimpin Direktur RSUD Kudungga dr Yuwana Sri Kurniawati mengadakan rapat dengan pendapat dengan DPRD Kutim, untuk menyampaikan keinginannya membangun berbagai fasilitas tambahan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan dihadiri beberapa anggota DPRD Kutim lainnya.
Dalam rapat tersebut, dr Yuwana mengakui, RSUD Kudungga yang kini berstatus RS Tipe B, dengan jumlah dokter spesialis sebanyak 50 orang lebih, membutuhkan berbagai fasilitas pendukukung, termasuk ruangan dan fasilitas lainnya agar semua dokter ini maksimal dalam pelayanan pada masyarakat.
Misalnya, dengan ruang poli yang ada, ukuran kecil, sementara dokter ahlinya ada dua bahkan tiga orang, tentu ruangn yang ada tidak akan cukup. Akibatnya terpaksa mereka bergantian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Sementara masyarakat sendiri, juga antri mendapat pelayanan, karena ruangan terbatas. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah membangun ruangan dan pengadaan alat pendukung lainnya agar pelayanan bisa maksimal.
Salah satu yang ingin mereka bangun fasilitas rumah sakit berupa poli eksekutif, seperti di lakukan RS AW Syahranie, Samarinda. Poli eksekutif ini khusus melayani masyarakat umum dengan cepat, tapi tidak menggunakan BPJS, karena itu diakui biayanya memang lebih tinggi dari pasien BPJS.
“Sebagai pengembangan BLU, kami berencana membangun poli eksekutif, di RSUD Kudungga. Ini seperti yang dilakukan RSUD Syahranie. Poli ini memang tidak melayani pasien BPJS, tapi hanya melayani pasien yang ingin berobat secara mandiri,” katanya.
Diakui ini memang terobosan yang harus dilakukan, sebagai sebuah BLU, untuk mengakomodir masyarakat yang ingin berobat dengan cepat, tapi tak menggunakan BPJS. Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke Bontang atau Samarinda.
“RSUD Kudungga sudah tipe B, telah memiliki cukup banyak dokter spesialis, bahkan dokter subspesilis atau konsulen sehingga memang sudah saatnya memiliki poli eksekutif, untuk memberikan pelayanan cepat pada masyarakat umum yang mampu. Karena poli eksekutif ini memang biayanya akan lebih mahal dari pasien BPJS,” katanya .
