SANGATTA. Bertempat di Ruang Media Center, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik) Kutim, Senin (24/01/2022) Bupati Ardiansyah Sulaiman beserta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni, S,Sos mengikuti Rapat Kerja (Raker) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan Kepala Daerah se Indonesia, melalui via zoom.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Ardiansyah Sulaiman kepada wartawan mengakui dalam kesempatan itu hadir Ketua KPK Firli Bahuri, memberikan arahan, termasuk Mendagri Tito Karnavia serta Kepala LPSK.
Menurutnya, Ketua KPK memberikan penekanan agar bagaimana mengatasi maraknya persoalan korupsi yang terjadi di daerah. Untuk itu, diperlukan terobosan baik melalui arahan pemerintah pusat maupun di daerah dalam pengeloaan anggaran secara teknis, agar tidak terjadi lagi korupsi.
“ini banyak dipaparkan teknis serta gambarannya. Sehingga persoalan ini memang harus segera diselesaikan,” katanya.
Sementara itu, menurutnya, Mendagri menyoroti masalah kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), termasuk transparansi pengelolaan anggaran. “Mendagri tadi juga sempat menyampaikan perlu adanya kebijakan (Pusat). Misalnya terkait kesejahteraan ASN. Transparansi penyelenggara pemerintah daerah,”katanya.
Ada juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa.Ketua LKPP meminta agar penyelenggaran pengadaan barang dan jasa memanfaatkan ITE, sehingga meminimalisai kontak dengan peserta lelang serta meminimalkan pembiayaan.
“Termasuk meminta agar pemerintah daerah memanfaatkan produk daerah, terutama Usaha kecil menengah (UKM). Karena satu sisi dampak ekonomi kerakyatannya tinggi, di sisi lain pemerintah, mungkin tidak akan ada kong kali kong dengan UKM,” katanya.
Selain itu, daerah juga diminta agar membelanjakan APBD, jangan memnunggu akhir tahun. Minimal tiga bulan, ada pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga ada transisi. Sebab dari transaksi itu masyarakat dapat manfaat.
“dengan adanya arahan dari Mendagri ini, maka dalam waktu dekat kami akan mengadakan Rakaor dengan seluruh SKPD, termasuk pejabat mulai eselon II hingga eselon IV, agar semua mengetahui hasil dari vidcon kali ini,” katanya.
Terkait dengan masalah transparan anggaran, Bupati mengakui Pemkab Kutim sudah sangat tranparan. Setiap paripurna pembahasan anggaran di DPRD selalu terbuka. “Wartawan bisa ikut. Hanya saja, ada yang tidak menyimaknya,” katanya.
Bahkan, bupati meminta agar setelah pengesahan APBD, harus langsung di upload di website Diskominfo, agar semua masyarakat bisa membuka apa program pemerintah di APBD. “Jadi tidak ada yang ditutupi,” katanya. (jn)
