Sangatta – Camat Rantau Pulung Mulyono mengaku sangat menyesalkan terkait adanya pembangunan Puskesmas Rantau Pulung yang tidak selesai di tahun 2021 lalu. Pasalnya akibat belum rampungnya pembangunan, puskesmas tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Saya sebagai pemerintah setempat sangat menyayangkan puskesmas itu tidak tuntas pembangunannya. Karena, kalau bisa dituntaskan, maka itu bisa bermafaat bagi masyarakat Rantau Pulung, dan sekitarnya,” katanya.
Untuk itu Camat berharap agar pembangunan puskesmas tersebut bisa dilanjutkan tahun ini, agar bisa manfaat bagi masyarakat. “Semoga, pembangunan kembali dilanjutkan tahun ini, kalau bisa agar bisa digunakan untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Bahrani Hazanal mengakui pembangunan Puskemas Rantau Pulung disetop, karena memang tidak sesuai dengan progres yang diharapkan.
“Kami yang setop pembangunan Puskesmas Rantau Pulung, karena progresnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal, itu sudah diberikan surat peringatan (SP) hingga tiga kali, namun juga tidak bisa tercapai target. Karena itu disetop,” katanya.
Dijelaskannya tindakan itu dilakukan karena pembangunan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai nilai kurang lebih sekitar Rp 8 miliar lebih itu, tidak mencapai target.
Sementara syarat untuk pencairan dana DAK, tahap tiga atau yang terakhir, progres pembangunannya harus mencapai 70 persen. Sementara progres pembangunan puskesmas di Rantau Pulung, baru sekitar 60 persen.
“Karena dana tahap III tidak mungkin cair, kami setop saja. Karena dianggap tidak bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan kontrak, maka perusahan ini kami masukkan dalam daftar blacklist,” katanya.
Meskipun demikian, diakui karena ini merupakan program prioritas, maka pembangunannya telah diusulkan pada Bupati Ardiansyah Sulaiman agar dilanjutkan. Bupati sudah setuju, berharap pada APBD perubahan nanti bisa dianggarkan untuk pembangunan lanjutan. Diuslkan ke bupatai, karena untuk melanjutkan protek ini nantinya sudah harus menggunakan dana APBD.
“Kami berharap ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan pada APBD perubahan tahun ini. Dari hitungan kami, diperkirakan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan di sana masih sekitar Rp2 miliar lebih,” katanya.
Meskipun pembangunan puskesmas tidak tuntas, namun Bahrani mengatakan tidak berarti pelayanan masyarakat tidak jalan. “Pelayanan masyarakat tetap jalan, meskipun tidak maksimal. sebab sebenarnya ada ruangan yang sudah selesai, yang bisa digunakan untuk pelayanan medis bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan,” katanya. (jn)
