Kemiskinan Itu Relatif, Dinsos dan Disdukcapil Pastikan Datanya

Kutai Timur542 Dilihat

SANGATTA. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengakui, kata miskin itu relatif. Bahkan, banyak warga miskin , kadang tidak mau disebutkan miskin. Sementara warga yang mampu, juga banyak merasa miskin.

“Contoh, banyak warga miskin tidak gunakan LPG 3 kg. Tapi, banyak juga warga mampu, yang justru gunakan LPG, karena merasa miskin,” kata Bupati saat membuka pelatihan Pastry dan Bakery yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, beberapa waktu lalu di Sangatta.

Karena itu, Bupati meminta agar Dinas Sosial kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat data yang pasti, tentang warga miskin yang ada di Kutai Timur, yang memang perlu dibantu. Rumah warga miskin ini dilabeli stiker miskin, agar datanya jelas.


“Kemiskinan itu relatif. Makanya saya minta Dinas Sosial, dan Disdukcapil membuat kepastian data kemiskinan. Dimana rumah yang tergolong miskin itu, diberikan stiker, agar ketahuan. Kalau stiker miskin itu sudah copot, maka itu artinya sudah beranjak keluar dari kemiskinan,” katanya.


Menurutnya, kepastian data miskin ini perlu, karena ada program Rp50 juta per RT, yang akan dilaksanakan tahun depan. Dimana dana ini, juga untuk program pengentasan kemiskinan. Program ini akan digunakan, melibatkan masyarakat di RT, baik remaja, tua, yang tergolong miskin untuk dilakukan pelatihan keterampilan. Mulai pelatihan kuliner, pertukangan, perbengkelan dan lain keterampilan yang diharapkan akan mampu mengangkat masyarakat miskin ke taraf hidup yang lebih baik.


“Dana Rp50 juta per RT ini, ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Saya harap Dinas segera berkoordinasi dengan Dinas Terkait, termasuk Disperindag , Dinas Koperasi dan UKM, untuk dapat berkolaborasi melakukan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar kita dapat mengentaskan kemiskinan,” katanya.


Diakui, jumlah anggaran Rp50 juta itu nilainya kecil, namun Dinas terkait perlu kolaborasi dalam melaksanakan pelatihan, termasuk dalam hal ini Dinsos, Dinas Kopersi UKM , Disperindag. Termasuk melibatkan berbagai stakeholder, misalnya perusahan, perbankan, untuk membantu akses kredit murah, agar pelatihan dapat dilakukan dengan baik. “Sebab dengan kolaborasi, semua bisa diatasi termasuk kemiskinan,” katanya. (jn)