SANGATTA. Puluhan orang kontraktor meluapkan uneg-unegnya di DPRD Kutim, dalam pertemuan dengan pihak pihak terkait dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PU, Bappeda, Unit Layanan Pengadaan ( ULP) dan lain sebagainya. Dalam pertemuan yang dipimpin anggota DPRD Kutim Jimmy serta dihadiri anggota DPRD lainnya yakni dr Tity Novel Paimbonan, Basti Sanggalangi, Kontraktor mengungkapkan berbagai hal terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemkab Kutim, terutama proses pengadaan yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Lukman ST MT, salah satu kontraktor dalam kesempatan itu mengungkapkan berbagai masalah yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi di lingkungan Pemkab Kutim. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak terencana, tidak ada KAK atau dokumen perencanaan. Pengadaan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan, karena tidak ada analisis kebutuhan dalam dokumen. Perencanaan, jadwal pelaksanaan, pengadaan tidak logis / tidak realisastis, karena waktu yang sangat mepet.
Rencana , biaya, atau HPS, yang digelembungkan, karena tidak ada data pendukung sesuai dengan HPS. Pelaksanaan pengadaan diarahkan pada perusahan tertentu, sesuai dengan spesifikasi pada perusahan itu, termasuk pada produk tertentu tan spesifikasi teknis dan analisis kebutuhan yang jelas. Ada pula paket dipecah-pecah untuk menghindari lelang. Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan tender. Termasuk melakukan PL, tidak sesuai kriteria dalam katentuan serta tidak beralasan.
Sementara itu Kepala ULP Kutim Ahmad Fauzan mengaku pihaknya sangat membutuhan dukungan dari semua pihak dalam melakukan pembenahan disegala lini, terutama dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tim pokja agar lebih berkualitas. Pasalnya saat ini jumlah tenaga yang dimilikinya masih dinilai kurang.
“kemudian berkaitan dengan sistem yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun. Artinya sudah berstandar dan sebenarnya tidak ada celah untuk kita permainkan dengan alasan-alasannya, dan kedepannya tentunya kita akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akuntabilitas termaksud kedepan tim pokja akan dibimbing secara intensif oleh inpektorat berkaitan dengan secara teknis bagaimana memperlakukan apa yang dikelolah dalam sistem LPSE,” jelasnya
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan kepada sejumlah kontraktor agar kedepan bisa lebih bersinergi lagi, dalam upaya bekerja lebih baik dalam upaya agar terberdayakannya rekanan lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Dikesempatan yang sama anggota DPRD Kutim Jimmy mengaku bahwa masalah SDM di ULP masih sangat dikeluhkan oleh sejumlah OPD terkait dekatan kata lain masih kurang dan jauh dari kata cukup. Namun hal itu tidak harus menjadi alasan untuk tidak bekerja secara profesional.
“Artinya waktu yang diberikan melakukan kegiatan pelelangan sangat cukup tidak sebanyak dengan tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya
Untuk itu, pihaknya mendorong agar ULP bisa segera melakukan upaya peningkatan SDM di ULP, sebagaimana hal itu muncul dari keinginan ULP untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa di tahun-tahun kedepan. (Jn/TK)
