Sangatta – Kutai Timur terancam tidak akan ikut pekan olaharaga Provinsi (Porprov) di Berau tahun depan. Kutim terancam tidak ikut, jika syarat keikutsertaan porprov adalah praporprov, seperti sebelum-sebelumnya. Demikian dikatakan Ketua Komite Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) Kutim Heriasyah Masdar, pada wartawan di Kantor DPRD Kutim.
“Kalau praprorprov menjadi syarat ikut porprov, maka Kutim bisa tidak ikut porprov Kaltim tahun depan. Karena kalau memang praporprov diadakan di akhir tahun ini, maka jelas KONI Kutim tidak ada anggaran untuk mengikuti praporprov. Sebab tahun ini KONI Kutim tidak ada anggaran,” katanya.
Namun, kalau tidak ada syarat itu, Kutim masih mungkin ikut, dalam 32 cabang olaharaga. Namun, juga adalah masalah. Sebab, anggaran hibah untuk KONI tahun depan yang mereka minta, hanya tersedia Rp6 miliar. itupun, masih dalam bahasa lisan, belum tau apakah benar ada atau tidak. “Kami minta hibah Rp13 miliar, tapi katanya hanya akan dikasi Rp6 miliar,” katanya.
Sementara untuk anggaran Kontingen, KONI berharap dana Rp23 miliar. Predisi ini mengacu pada anggaran saat porprov lalu, dimana Kontingen Kutim dianggarkan Rp23 miliar, saat Kutim tuan rumah. “Tapi, saat itu kita tuan rumah. Dengan pelaksanaan porprov yang dilakukan di Berau, tentu akan ada biaya transportasi lagi ke sana, yang tentu akan meningkatkan anggaran,” katanya.
Namun, anggaran untuk kontingen ini, tidak akan mellaui KONI, tapi anggaran sendiri. Diakui, sampai saat ini tidak ada gambaran apakah ada, atau tidak ada. “kalau ini juga tidak ada, maka sudah jelas Kontingen Kutim juga tetap tidak bisa ikut,” katanya.
Sebab, anggaran Rp6 miliar untuk KONI tahun depan, sesuai dengan janji lisan yang mereka terima dari Dispora, itu nantinya akan diperuntukan untuk biasa TS, untuk penbinaan cabor , dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ada hibah RP 6 miliar, itu pun sangat pas-pasan bagi KONI. Karena dari perhitungan yang kami lakukan, seharusnya Rp13 miliar, baru cukup.
Sementara itu, Kepala Disporapar Basrie mengatakan terkait usulan anggaran Koni Kutim, saat ini sudah di akomodir oleh pihaknya. Namun untuk memastikan berapa besaranya harus menunggu PPAS APBD 2022 mendatang.
“karena di PPAS itu kewenangannya itu ada di pemda sendiri dalam hal ini Bupati. Jadi dari kami di Disporapar secara teknis ingin mendukung program-program dari Koni itu sendiri. Yang pasti centolan anggarannya ada di Disporapar kemudian untuk kepastiannya itu, tentu ada pertimbangan teknis dari Pemerintah,” Imbuh Basrie
Lebih lanjut, terkait Optimisme apakah Kutim bisa mengikuti Porprov Kaltim 2022 mendang, Basrie mengaku tergantung kondisi anggaran. “tergantung dapat dilaksanakan kepesertaan kita bila sumber dana tersedia. Bila dana tidak tersedia akan terseok-seok juga kita. Yang jelas begini kami dibidang teknis tidak di dalam posisi penentuan penetapan anggaran hanya pengusul,” Tutupnya (jn/TK)
