Sangatta – saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana akan melakukan validasi ulang data kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan harapan dimasa mendatang tidak ada lagi perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Validasi ini gunanya untuk melihat kelayakan apakah benar-benar miskin atau tidak. Pastikan masyarakat tidak mau jika ditempel stiker masyarakat miskin,” Kata H Kasmidi Bulang usai mengikuti rapat kordinasi pencocokan data kemiskinan
Dijelaskannya, melalui verifikasi dan validasi data itu, maka pada masa mendatang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hanya akan memiliki satu data kemiskinan, yang akan dipergunakan oleh Pemerintah maupun organisasi diluar pemerintah.
“Ketika kita sudah memiliki satu data kemiskinan yang valid, kedepan setiap perusahaan akan kita berikan daftar list bahwa di ring satu perusahaan ada orang miskin atas nama ini, alamatnya disini tolong dibantu,”Jelasnya
Selanjutnya, Kasmidi mencontohkan, salah satu kriteria kemiskinan misalnya belum bekerja dan ketika ada perusahaan membuka lowongan pekerjaan, maka perusahaan tersebut wajib memprioritaskan menerima warga miskin yang berada di ring satu perusahaan.
“Bisa saja nanti ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan wajib diterima dahulu adalah orang miskin. Karena ia berhitung KK bukan jiwa,” Imbuhnya
Karena itu, menurut H Kasmidi Bulang dalam waktu dekat ini pihaknya akan mulai memvalidasi ulang data kemiskinan yang ada di Kutim, terutama data dari Dinas Sosial. “Tadi juga sudah saya sampaikan ke BPS, bisa nga data dari dinas Sosial kita jadikan acuan sementara sembari menunggu data BPS kutim. Jawabnya boleh pak, artinya BPS dengan kita juga sudah singkron satu data. Nanti itulah hasilnya akan kita sampaikan sama-sama. Ketika pemerintah ditanya berapa jumlah penduduk miskin ini datanya, begitu juga dengan BPS ketika ia menyampaikan data ke pemerintah pusat.” Tutupnya (jn)
