Bupati Kutim Mutasi Direktur RSUD Kudungga Ke DP3A

Kaltim, Kutai Timur361 Dilihat

SANGATTA. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman melakukan petukaran tempat dua orang dokter. Keduanya adalah Direktur RSUD Kudungga  dr Aniek Istiyandari  bertukar tempat dengan  Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dr Yuwana Sri Kurniawati.  Pertukaran tempat  dilakukan dalam pelantikan yang dilakukan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman Selasa (9/11) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim.

Pergeseran Aniek,  dari Direktur RSUD, tak berselang beberapa hari usai aksi demontrasi dari para dokter, perawat dan tenaga kesehatan RSUD Kudungga di GSG, yang meminta perbaikan manajemen RSUD, dan berbagai tuntutan lainnya.

Meskipun ada yang mengaitkan pergantian Direktur  karena demo beberapa hari lalu, namun Bupati Ardiansyah usai melantik dr Yuwana sebagai Direktur RSUD Kudungga yang baru menyatakan  proses mutasi dan rotasi pejabat didalam Pemerintahan adalah hal yang lumrah, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyegaran didalam suatu organisasi.

” Saya selaku Bupati Kutai Timur memperhatikan dengan seksama situasi yang berkembang serta dinamika yang terjadi belakang ini . Proses mutasi pada hari ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Majelis Kode Etik serta Tim Penilai Kinerja PNS, “jelasnya.

Dijelaskannya, secara umum Pemkab Kutim masih memerlukan pembenahan diberbagai bidang, untuk itu Ardiansyah berharap kepada pegawai yang baru dilantik agar dapat Segera menyelesaikan tugas-tugas yang masih memerlukan penataan, pembenahan serta membuat perencanaan strategis atas langkah yang akan ditempuh demi mewujudkan “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”.

Sementara itu, usai dilantik menjadi direktur RSUD Kudungga dr Yuwana Sri Kurniawati mengatakan ia akan selalu menjaga martabat diri dan marwah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Serta berkomitmen akan segera menindaklanjuti tuntutan sejumlah karyawan RSUD saat berlangsungnya demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Salah satunya terkait transparansi anggaran.

“Dari empat tuntutan aksi massa beberapa waktu yang lalu yang paling prioritas adalah transparansi anggaran. Inikan PR dari yang lama. Nanti saya akan kroscek kembali apakah memang benar belum dijalankan. Kalau memang belum dijalankan apakah itu masih bisa terkejar,” Kata dr Yuawana kepada wartawan.

Diakui,  dirinya melihat situasi dan perkembangan di RSUD. Termaksud pengadaan alkes dan sebagainya. “Kan sudah berlalu ya itukan untuk direktur terdahulu ya. Jadi Untuk pengadaan barang dan jasa tidak boleh asal pengadaan begitu tapi harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya. (jn)