Sangatta – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah kembali membuka langsung acara Sosialisasi manajemen Risiko dilingkungan Pemkab Kutim, yang di prakarsai oleh bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung diruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (9/11/2021)
Acara tersebut juga menghadirkan dua narasumber sebagai pembicara yakni Ata Sumitra selaku kepala bidang akuntabilitas Pemda perwakilan BPKP Pemprov Kaltim dan Amelia Andiani selaku auditor muda dari BPKP Pemprov Kaltim, yang diikuti peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Dalam kesempatan tersebut, Sekkab Kutim Irawansyah mengaku kegiatan Sosialisasi manajemen Risiko yang di prakarsai oleh bagian perencanaan dan keuangan, merupakan suatu kegiatan yang cukup penting dilaksanakan, karena berkaitan langsung dengan tugas sehari-hari organisasi perangkat daerah.
“Disampaing itu juga hal ini sangat penting dalam kebijakan pimpinan dalam memberikan langkah-langkah baik berupa penghargaan dan lain-lain sebagainya,” Kata Irawansyah saat membuka acara sosialisasi
Selanjutnya dirinya juga berharap agar dalam kegiatan tersebut, seluruh potensi risiko yang bisa timbul disetiap kegiatan pemerintahan bisa diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi serta bisa dikendalikan dan bahkan bisa dihindari oleh pemerintah terhadap risiko yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian organisasi tersebut.
“Tentunya kami dari Pemerintah Daerah terutama saya selaku Sekretaris Daerah. Sangat berharap kepada semua peserta agar dapat mengikuti dan mencermati dengan seksama dan ini nanti bisa diterapkan di masing-masing Opd,” jelasnya
Selain itu, dengan adanya kegiatan tersebut, pihaknya berharap agar bisa memunculkan budaya sadar risiko sehingga setiap risiko yang muncul disetiap kegiatan dapat dikendalikan atau dihindari, sehingga tugas yang dilaksanakan bia berjalan dengan baik.
“Dan yang lebih penting lagi agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing OPD, kita berharap ada pemilihan tugas-tugas karena dalam penyusunan TPP kita ada perbedaan, karena ada kegiatan yang umum dan bersifat biasa dan kegiatan risiko-risiko tinggi jelas ada perbedaan dalam penetapannya yang nanti juga akan dikaji dan muda-mudahan melalui BPKAD dan Itwil bisa mengevaluasi,” Tutupnya (jn)
