SANGATTA. PLT Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, mengakui, telah menerima laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan anggaran yang diperoleh tahun ini. Dari data yang diterima, ada OPD yang menerima anggaran hanya sepuluh persen dari anggaran tahun lalu.
Seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPTSP). Tahun lalu mencapai kurang lebih Rp100 miliar, namun tahun ini hanya dapat Rp10 miliar.
“Jadi saya lihat, ada OPD yang turun drastis anggarannya, ada pula yang memang bertahan, karena memang mendapat prioritas anggaran sesuai dengan aturan. Seperti Dinas Pendidikan, ini tetap paling besar, karena sesuai dengan UU,” katanya.
Selain itu, ada Dinas PU, yang mendapat anggaran yang cukup besar. Ini karena akan membayar utang, dan beberapa dinas lain. Termasuk anggaran untuk covid-19, ini juga besar, karena prioritas.
Diakui, dia juga meminta laporan anggaran dari tiap dinas, karena saat pembahasan anggaran, itu dirinya cuti kampanye, sehingga tidak tau alokasi anggaran untuk OPD.
Terkait dengan turunnya anggaran untuk dinas tertentu, Kasmidi mengatakan alokasi anggaran itu disesuaikan dengan program. Karena itu, jika memang turun itu karena program mereka sekarang berkurang. Apalagi, memang APBD turun, karena pendapatan turun, terutama dana transfer ke daerah dari pusat itu turun karena pendapatan negara turun, sehingga untuk program yang dianggap tidak terlalu penting, itu dikurangi, sesuai dengan ketersediaan anggaran.
“Tapi memang kita tidak detail menanyakan sampai anggaran program, karena telalu lama akan dibahas kalau sampai pada anggaran per item program. Tapi, intinya, anggaran yang diterima OPD, itu sama dengan data dari BPKAD. Dimana didalamnya itu juga anggaran untuk gaji TK2D, yang tahun ini pembayarannya akan dilakukan di OPD masing-masing,” katanya. (TK/J)
