Sangatta>>>Meski hanya kurang lebih dua bulan lamanya menjabat sebagai PJS Bupati Kutim, namun Kinerja Jauhar Efendi sangat lebih terasa. Pasalnya, meskipun hanya dua bulan lebih, salah satu permasalahan yang tidak pernah selesai yakni masalah aset, berhasil didobrak oleh jauhar efendi.
Karena dibawah kepemimpinannya pihaknya telah berhasil menarik ratusan kendaraan yang dibawah oleh sejumlah mantan pejabat, baik dari Pejabat Pemkab Kutim, maupun dari Instansi vertikal.
Bahkan kendaraan dinas yang ditarik itu, kini sudah dipajang di halaman Kantor Bupati Kutim. Dari pantauan sejumlah awak media, jenis kendaraan berfariasi mulai dari mobil pajero keluaran terbaru, hingga mobil reok juga. Bahkan ada pula yang sudah menggunakan plat nomor hitam, namun tetap ditarik.
Dari ratusan kendaraan itu, hari ini ada yang langsung diserahkan ke beberapa Camat, yang selama ini belum memiliki kendaraan dinas, Seperti camat Sangatta Selatan dan Batu Ampar. Penyerahan kendaraan itu, langsung diserahkan Pjs Bupati Kutim Jauhar Efendi yang dilakukan di Depan Kantor Bupati Kutim, dan disaksikan Sekkab Kutim, Irawansyah, serta puluhan Pejabat termasuk pejabat instansi vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Jauhar Efendi mengakui, kebijakan yang diambil untuk menarik kendaraan dinas yang dibawa pulang mantan pejabat, juga mendapat pujian sekaligus cibiran dari sejumlah pihak. “Bahkan ada yang menyebut saya sebagai arogan, dan berbagai kata –kata lainnya yang tidak enak. Namun, kebijakan itu saya ambil, meskipun tidak populis, demi menegakan aturan dan keadilan,” katanya.
Dijelaskannya, kebijakan yang telah diambilnya itu bukanlah kebijakan yang direncanakan. Melainkan kebijakan itu diambil, karena saat pertama kali masuk bekerja sebagai Pjs dan memimpin Coffee morning, serta mendengar banyak keluhan dari pejabat, termasuk dari camat. Dimana, banyak camat, pejabat dinas yang tidak punya kendaraan atau mobil dinas, tapi di lain sisi, banyak kendaraan yang digunakan orang yang tidak berhak.
“Karena itu, saya mengambil kembijakan, untuk menarik kendaraan yang dibawa mantan pejabat, untuk diberikan pada pejabat yang masih aktif. Saya bisa bayangkan, dengan kecamatan yang sangat luas, tapi camat tidak punya kendaraan dinas, maka itu akan sangat sulit bagi camat untuk melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dengan baik,” katanya.
Diakui, meskipun kebijakan ini banyak diragukan, namun ternyata tim bisa lakukan. “Bahkan saya ingat, saat saya usai memimpin rapat pertama, saat tiba di Kutim, wartawan tanya saya, mampuka bapak lakukan penarikan dalam waktu dua bulan? Mengingat masalah aset, terutama kendaraan ini adalah persoalan menahun, yang tidak pernah selesai. Saat itu saya katakan, tergantung ihktiar dari tim. Ternyata, kini bisa dilakukan. Karena itu, saya berharap, agar kendaraan yang belum sempat ditarik, terus dilakukan penarikan hingga tuntas,” katanya.
