Sangatta – Lantaran tak ingin kembali terjebak utang seperti pada tahun-tahun sebelumnya, DPRD Kutim mengaku lebih realistis dalam pembahasan anggaran APBD 2021, terutama lebih fokuskan anggaran yang ada untuk menyelesaikan seluruh masalah utang pada tahun 2021 mendatang.
Berkaca anggaran 2019-2020, kita tidak mau berutang lagi”. Kata Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan saat ditemui diruang kerjanya
Menurut Arfan saat ditemui diruang kerjanya mengaku keinginan penyelesaian utang tersebut, tidak hanya dirinya yang menginginkan, melainkan seluruh Anggota DPRD Kutim juga menginginkan agar seluruh utang bisa diselesaikan pada tahun 2021 mendatang.
“Jadi tahun 2021, utang harus selesai, sesuai dengan masa jabatan bupati dan wakil bupati Kutim periode 2016-2021” katanya.
Sehingga dengan proyeksi APBD Kutim Rp 2, 637 pada tahun 2021 mendatang. maka hampir bisa dikatakan tidak akan ada pembangunan program baru. Sebab, untuk utang proyek tahun jamak saja, sudah ada sekitar Rp 270 miliar lebih. Sementara utang 2020, juga masih ada, dan masih dalam perhitungan.
“Karena itu, kalaupun ada pembangunan tahun depan, itu palingan dari Bantuan keuangan dan dana alokasi khusu (DAK). Bisa juga, ada proyek-proyek kecil, namun tidak signifikan,” katanya.
Dengan rencana pelunasan proyek tahun jamak, maka ini artinya, yang akan dibayar, itu sesuai dengan progres. Sehingga yang belum terbangun, itu akan dihentikan. “Jadi pembayara dilakukan sesuai dengan progres,” katanya.
Arfan juga mengatakan, pemerintah dan DPRD setuju, alokasi anggaran disesuaikan dengan aturan yang ada. Misalnya, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, pertanian 10 persen dan lain sebagainya. Sementara untuk dana Covid-19, pasti masih akan ada, tapi DPRD masih menunggu usulan dari Dinas Kesehatan dan OPD lainnya.
“Kami hanya berharap, dengan APBD yang kecil ini, maka tidak ada lagi pemotongan anggaran. Seperti tahun 2020 ini, anggaran dipotong hingga 20 persen untuk penanganan covid, sehingga semua harus dipotong,” katanya.
