Sangatta…Salah satu cara untuk melakukan efisiensi anggaran bagi Pemkab Kutai Timur (Kutim) dengan mengurangi tenaga kerja kontrak daerah (TK2D), terutama yang tidak dibutuhkan, tidak aktif bahkan yang memang tidak pernah masuk kerja. Hal ini diungkapkan anggota DPR Kutim dr Novel Tity Paimbonan.
“Kalau mau melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan memutus kontrak TK2D yang tidak dibutuhkan, tidak pernah masuk kerja. Sebab dengan jumlah TK2D sebanyak 7000 orang, itu terlalu banyak. Untuk apa kita menggaji orang yang hanya datang main di kantor,” kata Novel, beberapa hari lalu.
Menurutnya memang ada beberapa bidang dimana TK2D, itu sangat dibutuhkan karena memang tenaga PNS, masih kurang, terutama tenaga kesehatan, tenaga guru. Mereka itu memang ada tugasnya, karena itu memang perlu dipertahankan . Terutama yang bertugas di kecamatan. Tapi, untuk TK2D di SKPD, rasanya sudah terlalu banyak. Sebab, jika dilihat, sudah lebih banyak dari PNS.
“Jadi, mestinya kebutuhan TK2D itu didasarkan pada kebutuhan. Misalnya, untuk tahun ini, ada berapa PNS yang pensiun, cukup pertahankan TK2D, sejumlah PNS yang pensiun itu, yang memang punya keahlian. Tapi kalau TK2D yang hanya datang main game atau main catur di kantor, bahkan tidak pernah masuk kerja, untuk apa dipertahankan”. katanya.
Dengan kondisi keuangan yang ada, menurutnya saatnya melakukan perampingan, sesuai dengan kebutuhan. Untuk melakukan itu, dibutuhkan sistem yang sanggup minimal mendeteksi keberadaan TK2D bersangkutan. Misalnya, untuk mengetahui si A, ada di kecamatan ini, kerja aktif. Si B, berapa di kecamatan ini, kerjanya aktif. Kalau tidak akti, putus kontrak pada Desember akan datang. “Ini luar biasa efisiensi keuangan kita, kalau kita bisa mengurangi TK2D”. katanya.
Sekedar diketahui, untuk menggaji TK2D yang jumlahnya 7000 orang lebih, setahun pemerintah mengeluarkan biaya kurang lebih Rp150 miliar. Padahal, diduga, ada TK2D, yang ada hanya nama, tapi tidak aktif kerja alias makan gaji buta.(TK/j/*)
