Sangatta…Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dikenal sebagai salah daerah perusahan perkebunan sawit maupun pertambangan baru bara dan migas. Namun meskipun begitu, DPRD Kutim mengaku jika hingga kini belum mengetahui secara persis, apa produk unggulan dari Kutim, yang akan ditingkatkan pemerintah pada tahun 2021 mendatang, sesui dengan tema pembangunan.
“Tema pembangunan 2021 kan pemerintah sudah menyampaikan temanya adalah peningkatan produktifitas komoditas unggulan. Nah kalau tema pembangunannya itu, kita mau lihat apakah penggelontoran anggarannya, akan mengarah ke tema pembangunan itu nga”. Jelasnya Faizal Rachman kepada media ini.
Untuk itu menurut Faizal Rachman dirinya juga masih mempertanyakan komoditas unggulan apa yang akan di tingkatkan di tahun 2021 mendatang sesuai tema pembanguanan. “Saya kemarin mempertanyakan juga kalau temanya peningkatan produktifitas komoditas unggulan, yang kita mau tanya prodak unggulan kutim apa ? yang mau memang di kembangkan”. Ucapnya
Menurutnya memang boleh jadi, produk unggulan itu bukan produk pertanian, tapi pariwisata, atau lain sebagainya. Karena itu, DPRD Kutim ingin mengetahui produk unggulan dimaksud. Sebab, ini akan menentukan pembiayaan di APBD ke depan.
“Misalnya, kalau produk unggulannya pariwisata, pertanyaanya, apakah ada anggaran untuk peningkatan pariwisata itu sudah memadai. Atau, kalau pertanian, apakah anggaran untuk pertanian itu, sudah sesuai dengan kebutuhan pertanian. Apalagi, untuk pertanian kan ada aturan 10 persen dari APBD yang harus dialokasikan ke situ. Sekarang, apakah sudah terpenuhi,” katanya.
Disebutkan, sesuai dengan program Kementerian Pertanian, produk unggulan itu misalnya karet, kakao, dan berbagai produk pertanian lainnya. “Pertanyaan sekaranag, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan produksi karet, kakao dan lain sebagainya di APBD. Jangan sampai tema pembangunan tidak sesuai dengan tema pembangunan yang ada,” katanya.
Apalagi, dakui, jika melihat kondisi anggaran yang ada, karena belum sehat, indikasinya anggaran di APBD, hanya untuk membayar utang. Kalau kondisinya seperti itu, berarti, temanya tidak sesuai dengan penganggaran. “Karena itu, kami ingin meminta agar pemerintah mengalokasikan anggaran, sesuai dengan skala prioritas, berdasarkan tema pembangunan yang ada”. katanya. (Tk/j/*)
