Sangatta…Kementerian Pertanian getol mendorong petani di daerah agar dengan dukungan mekanisasi agar produksi padi jagung dan sebagainya bisa meningkat menuju Indonesia mandiri pangan. Namun, tampaknya keinginan pemerintah pusat tidak diikuti oleh pemerintah daerah selama ini.
Ini tergambar dari kondisi pertanian di Kutim. Meskipun Kementerian Pertanian telah menyiapkan semua peralatan mekanisasi pertanian, mulai dari traktor roda dua, traktor roda empat, mesin panen padi, perontok jagung, hingga alat tanan, namun tak didukung dana pemeliharaan di daerah. Bahkan gudang penyimpanan alat dari Kementerian itu pun tidak diberikan Pemkab Kutim selama ini. Karena itu, mesin-mesin yang ada, hanya dijemur di halaman Kantor Dinas Pertanian, bagaikan barang rongsokan.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Peternakan (Kadistanak) Kutim Sugiono, perhatian pemerintah pusat untuk penyediaan alat pertanian itu sangat bagus. Boleh dikata, semua alat mekanisasi pertanian sudah ada di Kutim, namun yang jadi masalah adalah ketiadaan anggaran untuk biaya operasional, biaya pemeliharaan, hingga gudang penimpanan alat-alat tersebut.
“Karena tidak ada anggaran, maka untuk operasional, petani saat gunakan alat, sewa. Yang penting, sewanya cukup untuk beli solar, termasuk mobilisasi alat ke lokasi. Ini dilakukan, karena tidak ada biaya operasinal nya,” kata Sugiono, beberapa hari lalu pada wartawan di ruang kerjanya .
Beruntung, alat ini masih tergolong baru, masih umur setahun dua tahun, sehingga pemeliharaan belum ada. Kalaupun ada, masih di bagian luar, sehingga masih ringan. Namun, kalau umurnya nanti sudah 4-5 tahun pasti biaya pemeliharaan itu sudah banyak, karena sudah pasti mulai rusak. “Kalau nanti tidak ada biaya pemeliharaan, kami tidak tau lagi mau bikin apa,” katanya.
Sebab, gudang untuk penyimpanan mesin-mesin ini sudah tiga tahun diminta, namun tidak pernah dianggarkan. Akibatnya, mesin-mesin yang masih tergolong baru itu, kini mulai kusam karena dijemur di halaman. “kami hanya berharap, ke depan anggaran lebih baik agar masalah seperti ini bisa teratasi demi kepentingan petani,” katanya
