Masalah Kemiskinan Harus Diselesaikan Bersama

Kaltim, Kutai Timur367 Dilihat

Sangatta…Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Pjs Bupati Jauhar mengaku jika masalah kemiskinan tidak hanya bisa dibebankan kepada satu SKPD saja, karena kemiskinan merupakan tali –temali, yang saling berkaitan yang harus dikerjakan bersama untuk mengurangi kemiskinan. Dan ini, merupakan pekerjaan berat tahun 2021 yang akan datang.

Dicontohkan,  misalnya pada persoalan petani. Jika infrastruktur jalan tani masih rusak, tentu harga sewa mobil untuk mengangkut produk pertanian akan naik. Akibatnya, nilai tukar petani akan menurut  atau hasilnya akan menurun. Dengan hasil yang  kecil, tentu akan menurunkan daya beli petani.

Karena itu, dalam menanggulangi kemiskinan,  Jauhar mengajak agar dana desa (DD), juga dimanfaatkan bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi lebih fokus pada pengembangan ekonomi masyarakat desa. Terutama home industri.

“Apalagi, sekarang ini semua digitalisasi. Semua orang bisa jualan lewat internet. Tentu, tantangan yang ada di Kutim, karena masih banyak lokasi yang blank spot.  Maka pemerintah seharusnya  masuk, dengan membangun tower, untuk pelayanan internet. Sebab, untuk daerah tertentu, perusahan mungkin tidak akan mau bangun  tower, karena secara ekonomi tidak menguntungkan. Karena itu, pemerintah yang bangun, karena toh bisa disewakan ke beberapa operator telekomunikasi. Di sisi lain, Pemda bisa dapat uang sewa tower, sebagai PAD,” katanya.

Karena itu, untuk meningkatkan layanan internet ini, maka harus dilakukan survey berapa kebutuhan di tiap kecamatan, agar tidak menumpuk di perkotaan.

“Jadi, pemerintah harus memberikan insentif bagi perusahan swasta, seperti menyediakan tower, bagi daerah yang tidak menarik bagi swasta, karena tidak menguntungkan,” katanya.

Apalagi, katanya, Kutim ini masih sangat tergantung batu bara. Jika  harga batu baran turun, maka otomatis daya beli masyarakat menurun.  Saat itulah APBD, bisa digunakan ntuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Hanya saja, APBD terbatas, harus dibagi ke puluhan SKPD. Tapi saat itu, harus dilihat mada program yang daya ‘ungkit’nya besar untuk peningkatan pendapatan masyarakat, agar menaikkan daya beli masyarakat,  di situlah ditingkatkan penggunaanya,” katanya.