DPRD Kutim Minta Program Pemerintah Harus Sesuai Aturan dan Skala Prioritas

Sangatta…DPRD Kutai Tmur  ingin  agar Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) Kutim yang besar,  memberikan manfaat besar pula bagi masyarakat. Jangan ada lagi  program mubasir, yang  tidak sesuai dengan visi misi pemerintah. Demikian dikatakan  anggota DPRD Kutim dr Novel Titi Paimbonan.

“Kami ingin  APBD kutim yang besar ini, benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama pembangunan sumber daya manusia (SDM)”. kata politis partai Gerindra ini.

Menurutnya,  pemerintah  harusnya belajar dari pengalaman lalu. Dimana ada program yang jadi sorotan masyarakat, karena tidak dibutuhkan, sementara yang prioritas, justru tidak dibangun.  Karena itu, sebaiknya dalam menyusun anggaran, terutam anggaran 2021, harus kembali pada aturan.

“Kan ada aturan  Pendidikan 20 persen. Kesehatan 10 persen. Pertanian 10 persen, dan lain-lain. Ini penting, karena terkait dengan pembangunan SDM. Pembangunan SDM ini merupakan pondasi  kehidupan masyarakat,” katanya.

Sebagai orang kesehatan, diakuinya,  sejak  jadi anggota DPRD, dia terus  turun ke masyarakat, terutama saat reses untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan masyarakat. Mulai dari rumah sakit, hingga puskesmas pembantu.  Di sana, dia melihat banyak fasilitas kesehatan yang masih sangat jauh dari kebutuhan.

“Ada puskesmas yang atap rusak. Dinding rusak. Alat medis tidak memadai. Ini semua  kami usulkan ke pemerintah, namun  tidak banyak direspon. Sekarang, yang disebut prioritas itu yang mana dalam KUA PPAS.  Yang parah lagi, jangan sampai program itu  justru tidak sesuai lagi dengan visi misi pemerintah lima tahun”. katanya.

Bahkan, beberapa waktu lalu, di salah satu puskesmas, ada ibu melahirkan. Karena peralatan tidak ada, akhirnya meninggal bersama dengan bayi-nya.  “Inikan sangat menyedihkan. Karena itu ke depan,  fasilitas kesehatan itu perlu dilengkapi, terutama alat medis dan alat  transportasi, terutama ambulance. Sebab fasilitas ini sangat vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” kata mantan pejabat Dinkes Kutim ini.

Karena  pengalaman beberapa bulan belakangan ini, Novel meminta agar pemerintah dan DPRD Kutim  berbenah.  “bagi anggaran sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturan. Jangan ada lagi program mubasir. Kalau pendidikan 20 persen, kesehatan juga harus 10 persen, sesuai dengan UU,” katanya. (TK/*)