Sangatta…DPRD Kutai Tmur ingin agar Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) Kutim yang besar, memberikan manfaat besar pula bagi masyarakat. Jangan ada lagi program mubasir, yang tidak sesuai dengan visi misi pemerintah. Demikian dikatakan anggota DPRD Kutim dr Novel Titi Paimbonan.
“Kami ingin APBD kutim yang besar ini, benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama pembangunan sumber daya manusia (SDM)”. kata politis partai Gerindra ini.
Menurutnya, pemerintah harusnya belajar dari pengalaman lalu. Dimana ada program yang jadi sorotan masyarakat, karena tidak dibutuhkan, sementara yang prioritas, justru tidak dibangun. Karena itu, sebaiknya dalam menyusun anggaran, terutam anggaran 2021, harus kembali pada aturan.
“Kan ada aturan Pendidikan 20 persen. Kesehatan 10 persen. Pertanian 10 persen, dan lain-lain. Ini penting, karena terkait dengan pembangunan SDM. Pembangunan SDM ini merupakan pondasi kehidupan masyarakat,” katanya.
Sebagai orang kesehatan, diakuinya, sejak jadi anggota DPRD, dia terus turun ke masyarakat, terutama saat reses untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan masyarakat. Mulai dari rumah sakit, hingga puskesmas pembantu. Di sana, dia melihat banyak fasilitas kesehatan yang masih sangat jauh dari kebutuhan.
“Ada puskesmas yang atap rusak. Dinding rusak. Alat medis tidak memadai. Ini semua kami usulkan ke pemerintah, namun tidak banyak direspon. Sekarang, yang disebut prioritas itu yang mana dalam KUA PPAS. Yang parah lagi, jangan sampai program itu justru tidak sesuai lagi dengan visi misi pemerintah lima tahun”. katanya.
Bahkan, beberapa waktu lalu, di salah satu puskesmas, ada ibu melahirkan. Karena peralatan tidak ada, akhirnya meninggal bersama dengan bayi-nya. “Inikan sangat menyedihkan. Karena itu ke depan, fasilitas kesehatan itu perlu dilengkapi, terutama alat medis dan alat transportasi, terutama ambulance. Sebab fasilitas ini sangat vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” kata mantan pejabat Dinkes Kutim ini.
Karena pengalaman beberapa bulan belakangan ini, Novel meminta agar pemerintah dan DPRD Kutim berbenah. “bagi anggaran sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturan. Jangan ada lagi program mubasir. Kalau pendidikan 20 persen, kesehatan juga harus 10 persen, sesuai dengan UU,” katanya. (TK/*)
