SANGATTA. Pejabat Sementara (PJS) Bupati Kutim Jauhar Efendi mengakui, jika masalah di Kutim terlalu banyak. Karenanya waktu setengah hari yang dugunakan kemarin Senin (28/9), tidak cukup untuk mengiventarisir serta membahas masalah tersebut.
“Masalah terlalu banyak, makanya setelah itrahat ini, rapat akan kembali dilanjutkan. Padahal, biasanya rapat itucukup setengah hari aja,” katanya, pada wartawan.
Diakui, dalam pertemuan sesi pertama yang dilakukan hingga pukul 12.00 Wita, dengan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kutim, sudah ada beberapa hal yang dia dapat. Misalnya, terkait dengan prioritas kebijakan anggaran. Aset, misalnya kendaraan yang dikuasi pensiunan, padahal, seharunya pensiunan itu tidak berhak lagi. “Ini akan kita tertibkan, setelah ditarik, akan dibagi SKPD yang memerluka,” katanya.
Dikatakan, penarikan perlu dilakukan, karena kondisi saat ini tidak mungkin dilakukan pengadaan kendaraan baru karena anggaran kecil, dan difokuskan ke penanganan covid-19.
“Setelah diratik, akan dibagi ke dinas, sesuai dengan kebutuhannya. Sebab, fakta, ada pejabat tidak ada kendaraan dinas,” katanya.
Hal lain yang ditemukan, yang sangat menyedihkan adalah honor Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), yang hanya Rp1, 2 juta. Terlalu rendah, dibanding dengan honor TK2D di Pemprov. “Di pemprov, SMU saja, itu honornya Rp2,7 juta. S1, itu Rp3 juta. Tapi, kami masih formulasikan berapa kenaikannya, tergantung anggaran. Tapi itu di 2021,” katanya.
Jauhar mengatakan, meskipun dia hanya dimanahi jabatan ini selam dua bulan lebih, namun dia harus melakukan karena amanah ini akan dipertanggunjawabkan di akhirat. “Karena itu, saya harus lakukan,” katanya.
Menurutnya, ini se mua harus dilakukan, karena pada dasarnya, dalam penugasannya di Kutim, ada tiga tanggunjawab besar yang harus dituntaskan. Pertama, memastikan penyelanggaran pemerintahah, termasuk anggaran, berjalan dengan benar. Kedua, memastikan dalam pemilihan bupati, netralitas ASN, terjamin. Ke tiga, penanganan covid-19.
“Jadi terkait dengan Pilbub, saya berharap media bisa berperan memberikan kesejukan di Kutim agar tidak ada komplik,” katanya.
Bukan hanya masalah honor TK2D, Jauhar juga, mengakui, yang akan dinenahi adalah anggaran untuk kecamatan. “saya dengar, anggara untuk kecamatan terllu kecil. Ini saya pastikan kecil, karena 23 tahun lalu, saya juga jadi camat. Jadi, ini perlu dipikirkan. Sebab camat ini garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Karena itu harus didukung denga anggaran yang memadai. Bahkan, yang jadi masalah, ada bidang yang tidak mendapat anggaran. Kalau seperti ini, bagaimana mengukur kinerja pegawai,” katanya.
Sekadar diketahui, anggaran kecamatan di Kutim rata-rata hanya Rp500 juta pertahun.
