SANGATTA.Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan meminta agar Dinas Pendidikan pintar-pintar mengelola anggaran, sesuai dengan kebutuhan prioritas pendidikan. Sebab, diakui, anggaran pendidikan belum sesuai dengan UU yakni 20 persen APBD, karena banyaknya kebutuhan, sementara DPRD dan pemerintah ingin semua berjalan dengan baik.
“Jadi kalau memang anggaran yang didapat belum sesuai dengan kebutuhan, maka Disdiklah yang harus pintar-pintar mengelola anggaran yang ada. Kalau memang masih kurang, nanti di APBD perubahan, akan kita akselerasikan kembali sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Meskipun tidak menyebutkan nilai anggaran yang diterima Disdik, namun Arfan mengakui, memang belum terpenuhi sesuai dengan UU yakni 20 persen. “Saya lupa nilainya, tapi memang belum sesuai dengan UU. Tapi kami berharap, di APBD perubahan, mungkin masih bisa diakselerasikan lagi kekurangannya,” katanya.
Apalagi, menurutnya, anggota DPRD Kutim pada umumnya juga sangat peduli dengan pendidikan dan kesehatan, sehingga banyak anggota DPRD memprioritaskan dana aspirasi mereka ke pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. “Termasuk saya, sebagian besar aspirasi saya, saya gunakan untuk pendidikan dan sekolah. Bahkan yang bukan dapil saya, kalau memang datang pada saya, kalau ada anggaran, saya kasi,” katanya.
Arfan sendiri mengakui, selain telah menerima banyak laporan dari anggota DPRD Kutim yang melakukan reses, terkait dengan masalah kondisi sekolah. Termasuk dirinya sendiri, juga melihat sekolah-sekolah yang masih butuh ruangan sekolah, bangku meja dan berbagai fasilitas sekolah lainnya yang masih kurang. Karena itu, DPRD banyak yang kini mengalihkan aspirasi mereka ke pengadaan kebutuhan sekolah.
“aspirasi saya, untuk sekolah bukan hanya di Dapil dua, tapi sampai ke Kecamatan Karangan sana, saya kasi. Sebab ini memang kebutuhan anak-anak yang wajib kita penuhi. Tentu ke depan, terutama tahun 2021, kami akan lihat lagi kebutuhannya, dan berharap anggaran bisa sesuai dengan kebutuhan atau aturan yang ada,” katanya.
Sekedar diiketahui, sebelumnya Kadisdik Roma Molau, dalam pertemuan dengan DPRD mengakui, jika anggaran yang diterima Disdik, kurang. Karena itu, tidak semua sekolah akan mendapatkan BOSda. (ADV/TK)
