Hj. Fitriani : Status Karyawan Perkebunan Sawit Masih Banyak Yang Belum Jelas

Teraskaltim.id. Akibat masih banyaknya tenaga kerja harian di Perusahaan perkebunan Kepala Sawit yang krap mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nampaknya menjadi perhatian tersendiri bagi Anggota DPRD Kutim Hj. Fitriani. Sebab masih banyak karyawan statusnya belum jelas serta gaji tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten

 “Hal itu terjadi karena perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak saat aturan, sehingga banyak karyawannya yang statusnya tidak jelas dan gajinya tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)”. Jelas Hj Fitriani kepada sejumlah awak media

Dijelaskannya kenapa nasib mereka para karyawan perkebunan kelapa sawit ini tidak jelas, itu karena dari awal mereka masuk kerja sudah tidak jelas statusnya.

“Karena awalnya mereka bekerja diperusahaan tempat mereka bekerja sudah tidak jelas statusnya, tidak ada ikatan kontrak kerja, perusahaan memperlakukan karyawannya tidak adil kata Fitri yang juga anggota Komisi D DPRD Kutim”. Imbuhnya

Ketidak pastian pekerja ini, jelas Fitri, muncul setelah bekerja dan kontrak tidak memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) sehingga status kerja mereka tidak jelas. Kenapa bisa terjadi, karena para oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit pergi mengambil tenaga kerja didaerah tertentudiluar Kutai Timur.

 “Kemudian mendatangkannya tanpa melaporkan ke pemerintah daerah seperti ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi”.Bebernya

Selain itu, Oknum perusahaan bukan tidak mengerti aturan merekruk karyawan hanya mereka memang tidak ada niat baik untuk mempekerjakan karyawan dan memang sengaja tidak melapor ke pemerntah daerah seperti ke dinas tenaga kerja.

Namun ketika muncul masalah dengan karyawannya, baru perusahaan meminta pemerintah dan DPRD untuk menyelesaikannya, itupun yang dikirim stafnya yang tidak berani mengambil keputusan.

“Mudah-mudahan Perda tentang perkebunan kelapa sawit ini bisa tuntas dan selesai agar perselisihan karyawan dengan perusahaan dapat tyeratasi dengan baik”katanya (ADV/DPRD Kutim)