Anggaran Minim, Program Smart City Terancam Stagnan

Kutai Timur658 Dilihat

SANGATTA. Akibat minimnya anggaran yang di gelontorkan oleh Pemkab Kutim untuk mendukung program smart city yang di programkan oleh Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik) nampaknya di tahun 2020 ini, bakal mengalami stagnasi atau tidak akan mengalami perkembangan yang berarti.

Padahal, tujuan awal dikembangkannya program smart city tersebut tak lain adalah nantinya di Kutim  semua serba elektronik, mulai  e-planing, e-bugetting, hingga program organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menyatu dalam satu program, untuk menuju keterbukaan informasi.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik) Suprihanto, beberapa hari yang lalu mengaku.  “tahun ini, smart city, tidak ada anggaran. Karena itu, program ini, meskipun jalan, tapi masih seperti sebelumnya, karena anggarannya minim, anggaran yang kami gunakan untuk menjalankan program ini, hanya diambil dari pemotongan anggaran beberapa kegiatan yang ada di Kominfo,” jelas Suprihanto.

Menurutnya, untuk menjalankan program ini secara maksimal, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp900 juta. Ini khusus untuk peningkatan kapasitas internet dan biaya selama setahun. Namun karena anggaranya tidak masuk di Bappeda, makanya mungkin tahun ini tidak bisa dimaksimalkan, seperti yang diharapkan.

Terkait dengan  tidak adanya anggaran untuk smart city, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengaku, belum tahu. Namun karena program ini merupakan program prioritas, maka seharusnya dianggarkan. Sebab, semua program ke depan,  seperti e planning, e buggeting dan lain-lain sebagai wujud keterbukaan, maka program ini mestinya didukung anggaran.

“tapi kami masih berharap anggaranya masih bisa dicarikan, termasuk di APBD Perubahan nanti,” katanya.    

Seperti diketahui, smart city, sudah beberapa tahun ini telah digenjot. Bahkan tahun lalu,  telah dilaunching fasilitas internet gratis pada Jum’at (15/11) pagi di Polder Air Ilham Maulana. Program ini menunjang pelaksanaan Smart City, atau kota pintar, dalam mendukung  keterbukaan informasi di era digitalisasi.