Sangatta…Meski ditahun 2020 ini, Dinas Pendidikan Kutim akan mendapatkan anggaran sebesar 20 persen dari APBD Kutim sesuai amanah UU. Namun karena banyaknya program di bidang pendidikan. Kadisdik Kutim Roma Malau, belum bisa memastikan apakah ke sepuluh Sekolah yang masih lesehan, alias belum memiliki bangku dan meja (meubler) bisa diselesaikan atau tidak.
“Jadi kalau masalah meubler, apakah dipastikan semua akan dipenuhi tahun ini, kami katakan, masalah pendidikan bukan hanya urusan pemerintah semata. Karena itu, dari sisi anggaran pemerintah, mungkin belum bisa dipastikan, namun karena masalah pendidikan itu masalah semua pihak, maka kami berusaha agar swasta, dalam hal ini perusahan di sekitar sekolah, juga ikut terlibat untuk membantu,” katanya.
Menurutnya keterlibatan dunia usaha perlu dilakukan, karena keuangan pemerintah juga terbatas. Sementara program pemerintah yang lain juga banyak mendesak. seperti di Disdik ini, ada digital learning, ada pengadaan laboratorium (Lab), namun sebelum ada lab, ada bangunananya terlebih dahulu baru dilengkapi. Semua ini tentu perlu anggaran besar. Karena itu, jika mengharapkan anggaran dari pemerintah semata, tidak akan cukup untuk melengkapinya secara keseluruhan sekaligus meubler, tapi bertahap. Karena itu, Dinas Pendidikan tetap merangkul swasta, untuk membantu sekolah membangun fasilitasnya.
“Jadi semua punya proses, ada tahapannya, untuk pengadaan. Kalau memang nanti bisa diselesaikan, baru kami ngomong. Tapi karena belum, maka tentu kami tunggu dulu proses itu,” katanya.
Dikatakan, urusan pendidikan ini, banyak yang terlibat agar berhasil. Selain pemerintah dan dunia usaha, juga melibatkan tokoh agama, orang tua, tokoh adat, sehingga semua siswa hasil luaran sekolah berkarakter yang baik.
Sebelumnya, Bupati Kutim Ismunandar meminta agar semua sekolah yang masih lesehan, tahun ini bisa diusahakan agar memiliki menja dan bangku. “tahun ini, saya harap, agar sekolah yang masih lesehan, jadi prioritas pengadaan mebubler,” katanya.
