Tingkatkan PAD, Bapenda Usulkan Kenaikan NJOP

SANGATTA. Demi ingin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengaku berencana akan mengusulkan penyesuaian Nilai objek  pajak (NJOP), agar pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB), naik. Pasalnya saat ini  NJOP yang di berlakukan di Kutim, merupakan peninggalan saat Kutim masih menjadi bagian dari Kutai Kartanegara.

Karena itu, meskipun Kutim kini terus mengalami perkembang dengan pesat, termasuk Sangatta Utara dan Selatan dan beberapa Kecamatan lainnya namun target  pendapatan pajak bumi dan bangunan,  hanya Rp3 miliar.

“Karena NJOP masih NJOP zaman Kukar, masih sangat kecil, makanya PBB Kutim, masih kecil, hanya Rp3 miliar.  Kalau  NJOP ini bisa dinaikkan, maka   tentu  PBB akan besar pula,”  jelas Kepala Bapenda Kutim Musyaffa.

Karena dipastikan pengaruhnya akan besar jika dinaikkan, karena itu, Musyaffa mengakui kini telah mengajukan  penyesuaian NJOP baru ke Bupati Kutim Ismunandar. Namun, hingga kini belum ada  persetujuan dari  Bupati. “Padahal, kalau ada kenaikan, meskipun kecil, maka dampaknya akan besar.  Karena itu, kami berharap tahun depan kenaikan NJOP ini bisa disetujui,” katanya.

Potensi lain yang semestinya bisa dimaksimalkan adalah retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini karena pembangunan yang dilakukan di Kutim saat ini, terutama yanag dilakukan masyarakat, itu sangat pesat. Karena itu, meskipun tahun ini pendapatan sudah melebihi target, tapi sebenarnya masih bisa dimaksimalkan.  “tahun ini kan hanya ditarget Rp500 juta. Sekarang, sudah dapat Rp720 juta, atau 144 persen dari target.  Tapi, seharusnya, dengan  pesatnya pembangunan di Kutim,  baik dilakukan masyarakat maupun perusahan, maka seharusnya  retribusinya  lebih dari itu,” katanya.

Apalagi, menurutnya,  bukan hanya pembangunan rumah baru yang harus dilakukan pungutan retribusi IMB, namun juga  renovasi rumah, juga harus bayar. Karena itu,  jika dimaksimalkan, pasti akan lebih besar lagi PAD yang didapat dari  sektor IMB ini.

“Tapi,  masalah IMB ini, jujur,  itu yang kelola  DPTSP dan PMD ( Dinas  Pelayanan Terpadu Satu Pintu da Penanaman Modal Daerah ). Kami berharap, PTSP ke depan, bisa lebih maksimalkan IMB, untuk meningkatkan PAD,” katanya. (*)